MK Tolak Gugatan Empat Warga Terdampak Karhutla soal Anggaran Penanggulangan Bencana


kasifakta.com
kasifakta.com



KasiFakta.com | Hukum & Lingkungan


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan empat warga Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang mempersoalkan ketentuan mengenai kecukupan anggaran penanggulangan bencana. Putusan perkara Nomor 369/PUU-XXIV/2026 itu dibacakan pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Para pemohon menguji frasa “yang memadai” dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Mereka menilai frasa tersebut tidak memiliki ukuran objektif yang cukup jelas untuk menentukan apakah anggaran penanggulangan bencana yang dialokasikan pemerintah pusat dan daerah benar-benar mencukupi kebutuhan.

Permohonan itu berkaitan dengan pengalaman warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Persoalan yang mereka bawa ke MK bukan sekadar besaran anggaran pada satu wilayah, melainkan kepastian mengenai standar yang dapat digunakan untuk menilai kecukupan pendanaan penanggulangan bencana.

Dalam amar putusannya, MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, ketentuan yang diuji tetap berlaku sebagaimana adanya.

Mengapa empat warga menggugat aturan anggaran bencana?

Empat pemohon dalam perkara tersebut adalah Damai Alam Usop, Krismes Santo Sihaloho, Davit Purwodesrantau, dan Paulus Alfons Yance Dhanarto.

Mereka mempersoalkan penggunaan frasa “yang memadai” dalam ketentuan tanggung jawab pemerintah atas pengalokasian anggaran penanggulangan bencana. Menurut argumentasi pemohon, undang-undang tidak memberikan parameter objektif yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai apakah alokasi anggaran telah memenuhi kewajiban pemerintah.

Pasal 6 huruf e UU Penanggulangan Bencana mengatur tanggung jawab pemerintah dalam pengalokasian anggaran penanggulangan bencana melalui APBN. Sementara itu, Pasal 8 huruf d mengatur tanggung jawab pemerintah daerah terkait alokasi anggaran melalui APBD.

Bagi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana, persoalan ini memiliki implikasi praktis. Ketersediaan pendanaan dapat berkaitan dengan kesiapsiagaan, respons darurat, penanganan dampak, hingga pemulihan setelah bencana.

Namun, pengujian di MK memiliki ruang lingkup tertentu. Mahkamah diminta menilai konstitusionalitas norma undang-undang yang dipersoalkan, bukan secara langsung mengaudit seluruh pengeluaran penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah atau menetapkan jumlah anggaran yang harus diberikan kepada suatu daerah.

Pertimbangan MK mengenai frasa “yang memadai”

Dalam pertimbangan yang dilaporkan, MK menilai frasa “yang memadai” tidak dengan sendirinya menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuat ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah mengaitkan pengelolaan anggaran dengan mekanisme perencanaan dan pembahasan anggaran negara bersama DPR maupun anggaran daerah bersama DPRD. Pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam sistem keuangan negara.

Kerangka tersebut menjadi salah satu dasar bagi MK untuk menilai bahwa persoalan yang disampaikan pemohon tidak cukup untuk membuat ketentuan yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan ini perlu dibaca secara tepat. Penolakan permohonan berarti MK tidak mengabulkan permintaan para pemohon dalam perkara tersebut. Putusan itu bukan berarti setiap alokasi anggaran penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia telah terbukti cukup atau bahwa tidak ada persoalan dalam pelaksanaannya.

Penilaian terhadap kecukupan anggaran dalam praktik tetap bergantung pada kebutuhan, risiko bencana, kemampuan fiskal, prioritas belanja, dan pelaksanaan program di masing-masing wilayah.

Perbedaan antara konstitusionalitas aturan dan pelaksanaan anggaran

Salah satu hal penting dari perkara ini adalah perbedaan antara menguji aturan dan menilai pelaksanaan kebijakan.

Dalam pengujian undang-undang, MK menilai apakah norma yang dipersoalkan sesuai dengan konstitusi. Sementara itu, pertanyaan apakah dana penanggulangan bencana benar-benar mencukupi kebutuhan suatu daerah memerlukan pemeriksaan atas perencanaan, alokasi, realisasi, hasil program, dan kondisi lapangan.

Dua pertanyaan itu berkaitan, tetapi tidak identik.

Sebuah ketentuan dapat tetap berlaku secara konstitusional, sementara pelaksanaannya masih dapat dievaluasi oleh lembaga pengawas, pemerintah, DPR atau DPRD, maupun masyarakat berdasarkan data yang relevan.

Karena itu, putusan MK tidak menutup ruang bagi evaluasi kebijakan anggaran bencana. Yang ditolak adalah permohonan pengujian norma dalam perkara ini, bukan seluruh bentuk kritik terhadap pengelolaan dana penanggulangan bencana.

Mengapa isu anggaran penting bagi warga terdampak karhutla?

Karhutla dapat menimbulkan dampak yang melampaui lokasi kebakaran. Asap berpotensi mengganggu kualitas udara, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.

Respons terhadap situasi tersebut dapat membutuhkan pendanaan untuk pencegahan, pemadaman, layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan lingkungan dan mata pencaharian warga.

Kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama. Daerah dengan lahan gambut, akses terbatas, atau paparan asap berkepanjangan dapat menghadapi tantangan yang berbeda dari wilayah lain. Oleh karena itu, evaluasi kecukupan anggaran memerlukan ukuran yang memperhitungkan tingkat risiko dan kebutuhan nyata.

Informasi tentang jumlah anggaran saja juga belum cukup untuk menilai efektivitas. Data realisasi, kecepatan penyaluran, penerima manfaat, hasil kegiatan, serta kemampuan program mengurangi risiko bencana ikut menentukan apakah pendanaan tersebut menghasilkan perlindungan yang dibutuhkan masyarakat.

Apa yang perlu dipantau setelah putusan?

Putusan perkara Nomor 369/PUU-XXIV/2026 mempertahankan keberlakuan ketentuan yang diuji. Perhatian berikutnya dapat diarahkan pada bagaimana pemerintah pusat dan daerah merencanakan serta mempertanggungjawabkan anggaran penanggulangan bencana.

Transparansi data anggaran, evaluasi program, dan pelaporan kondisi lapangan dapat membantu masyarakat menilai apakah kebijakan berjalan sesuai kebutuhan. Dalam konteks karhutla, informasi mengenai penanganan kebakaran, perlindungan kesehatan warga, dan pemulihan wilayah juga penting untuk melengkapi penilaian atas penggunaan dana publik.

Putusan MK ini tidak menyelesaikan setiap persoalan anggaran bencana di tingkat pelaksanaan. Namun, putusan tersebut memberikan kepastian mengenai hasil pengujian terhadap frasa yang dipersoalkan para pemohon.

Pada akhirnya, kecukupan anggaran perlu dibahas melalui dua jalur yang saling melengkapi: kepastian hukum mengenai aturan yang berlaku dan evaluasi berbasis data atas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Sumber utama: Mahkamah Konstitusi, perkara Nomor 369/PUU-XXIV/2026; Kompas.com, “Gugatan 4 Warga Terdampak Asap Karhutla Ditolak MK” (29 Oktober 2026).

Sumber pembanding: Mahkamah Konstitusi — Korban Terdampak Karhutla Uji Aturan Anggaran Penanggulangan Bencana dan Media Indonesia — MK Tegaskan Frasa Anggaran Memadai dalam UU Bencana Sesuai Konstitusi.


MK Tolak Gugatan Empat Warga Terdampak Karhutla soal Anggaran Penanggulangan Bencana MK Tolak Gugatan Empat Warga Terdampak Karhutla soal Anggaran Penanggulangan Bencana Reviewed by KasiFakta on Oktober 29, 2026 Rating: 5

Tidak ada komentar