Mahasiswa Trisakti Desak Menhut dan Wamenhut Diganti, Soroti Dampak Karhutla
KasiFakta.com | Nasional & Lingkungan
Aksi mahasiswa Universitas Trisakti di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober 2026, membawa tuntutan evaluasi terhadap pimpinan Kementerian Kehutanan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki diganti serta mendesak pemerintah mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Staf Khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara, Binbin Firman Tresnadi, menemui massa aksi dan menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia juga berjanji menyampaikan rekomendasi pergantian kedua pejabat yang menjadi sasaran tuntutan mahasiswa.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari aksi hari itu. Namun, janji untuk meneruskan aspirasi tidak sama dengan keputusan pemerintah untuk mengganti pejabat. Hingga ada pengumuman resmi, tuntutan mahasiswa masih harus dipahami sebagai desakan politik yang menunggu tindak lanjut.
Mahasiswa soroti penanganan karhutla
Salah satu fokus demonstrasi adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Mahasiswa menilai persoalan tersebut perlu dievaluasi dari sisi kebijakan dan pertanggungjawaban pejabat, bukan hanya dilihat sebagai persoalan pemadaman api.
Mereka juga mempertanyakan efektivitas Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Dalam penyampaian aspirasi, mahasiswa menyinggung langkah penertiban kawasan hutan dan mempertanyakan mengapa persoalan kebakaran masih menjadi perhatian meskipun pemerintah telah mengumumkan berbagai upaya penindakan.
Tuntutan evaluasi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menginginkan penjelasan mengenai hasil kebijakan yang telah berjalan. Penilaian atas efektivitas kebijakan kehutanan pada akhirnya memerlukan data yang dapat diperiksa, termasuk luas lahan terbakar, penyebab kebakaran, penegakan hukum, pemulihan kawasan, dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Besarnya nilai penyitaan atau penertiban yang diumumkan pemerintah tidak dengan sendirinya membuktikan keberhasilan pengendalian karhutla. Sebaliknya, keberadaan kebakaran juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh kebijakan pemerintah gagal. Keduanya perlu dinilai melalui indikator dan data yang sebanding.
Dampak asap menjadi bagian dari tuntutan
Selain meminta pergantian pejabat, mahasiswa mendesak agar warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla memperoleh pengobatan gratis.
Menurut keterangan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut, masyarakat terdampak menghadapi persoalan biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mereka juga menyoroti dampak ekonomi ketika warga mengalami gangguan kesehatan dan tidak dapat bekerja seperti biasa.
Permintaan itu memperluas persoalan karhutla dari isu lingkungan menjadi persoalan kesehatan dan penghidupan. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan pada vegetasi atau kawasan gambut, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari ketika asap menyebar ke permukiman.
Dalam situasi seperti itu, penanganan bencana membutuhkan lebih dari sekadar pemadaman. Pemerintah perlu memastikan informasi kesehatan tersedia, kelompok rentan mendapat perhatian, serta layanan bagi warga terdampak dapat dijangkau.
Meski demikian, rincian mengenai jumlah warga yang membutuhkan pengobatan, jenis gangguan kesehatan, serta cakupan layanan yang diminta belum dapat dipastikan hanya dari keterangan dalam aksi. Data tersebut diperlukan untuk menilai skala kebutuhan dan respons yang telah diberikan pemerintah.
Mahasiswa pertanyakan laporan kondisi di lapangan
Massa juga mempertanyakan kesesuaian antara laporan pemerintah dan kondisi yang mereka klaim temui secara langsung di wilayah terdampak bencana. Salah satu contoh yang disampaikan berkaitan dengan kondisi sekolah di Flores, yang menurut mahasiswa belum berjalan sebagaimana gambaran dalam laporan yang mereka persoalkan.
Mereka turut menyinggung persoalan kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah wilayah. Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa peserta aksi tidak hanya meminta evaluasi terhadap pejabat kehutanan, tetapi juga menyampaikan kritik lebih luas mengenai respons pemerintah terhadap persoalan di lapangan.
Namun, setiap klaim mengenai kondisi sekolah, ketersediaan BBM, atau ketidaksesuaian laporan perlu diperiksa secara terpisah berdasarkan lokasi, waktu, dan data dari pihak terkait. Pernyataan peserta demonstrasi merupakan informasi penting mengenai aspirasi mereka, tetapi tidak otomatis menjadi verifikasi independen atas seluruh persoalan yang disebutkan.
Pemeriksaan lapangan, data pemerintah daerah, laporan layanan publik, serta keterangan warga yang terdampak dapat membantu memperjelas apakah terdapat perbedaan antara laporan administratif dan kondisi aktual.
Apa arti janji perwakilan Istana?
Pertemuan antara perwakilan Istana dan mahasiswa membuka jalur penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Binbin menyatakan tuntutan akan diteruskan kepada Menteri Sekretaris Negara, termasuk rekomendasi agar Menteri Kehutanan dan wakilnya diganti.
Akan tetapi, posisi perwakilan yang menerima aspirasi perlu dibedakan dari pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir. Penyampaian rekomendasi merupakan tahapan komunikasi, bukan bukti bahwa perubahan susunan pejabat telah diputuskan.
Karena itu, tindak lanjut yang patut dipantau adalah apakah pemerintah memberikan tanggapan resmi, melakukan evaluasi kebijakan, menjelaskan langkah penanganan karhutla, atau mengumumkan keputusan terkait pejabat yang dituntut mahasiswa.
Bagi publik, ukuran tindak lanjut tidak hanya terletak pada jawaban terhadap tuntutan pergantian pejabat. Penjelasan mengenai penanganan kebakaran, pemulihan wilayah, layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, dan transparansi evaluasi kebijakan juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas pemerintah.
Evaluasi kebijakan perlu disertai hasil yang terukur
Aksi mahasiswa Trisakti memperlihatkan bahwa penanganan karhutla berkaitan dengan beberapa persoalan sekaligus: tata kelola kehutanan, perlindungan kesehatan, dampak ekonomi, dan kepercayaan terhadap laporan pemerintah.
Tuntutan pergantian pejabat merupakan sikap politik yang disampaikan peserta aksi. Sementara itu, penilaian apakah kebijakan telah berjalan efektif membutuhkan bukti dan ukuran yang dapat diperiksa secara terbuka.
Perkembangan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tanggapan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa serta data konkret mengenai penanganan karhutla dan dukungan bagi warga terdampak. Sampai ada keputusan atau kebijakan resmi, janji meneruskan rekomendasi belum dapat diartikan sebagai kepastian pergantian pejabat.
Sumber utama: Kompas.com, “Stafsus Setneg Temui Mahasiswa Trisakti, Janji Sampaikan Rekomendasi Ganti …” (29 Oktober 2026).
Sumber pembanding: IDN Times dan iNews.id.
Reviewed by KasiFakta
on
Oktober 29, 2026
Rating:

Tidak ada komentar